Ada Cukong di Balik Capres?? Tanggapanku adalah....

   Kita siapkan mereka untuk mengelola Indonesia!


Ini tanggapanku saat ada teman yg posting artikel di bawah tanggapanku ini di sebuah milis:

Pertama, aku memilih positif aja, optimis, yakin, lalu berusaha semaksimal aku mampu perbuat untuk negeriku, untuk Indonesia. Lalu gimana dengan isi artikel yang katanya dari Media itu?

Menurutku, harusnya orang2 pinter, hebat, spt mas2, mbak2, teman2, adik2 di sini dan juga di luar sana mulai sekarang dst, mulai dari diri sendiri lalu menyebarkan, untuk tdk mudah terprovokasi dg berita, dengan pencitraan, yg bisa jadi benar tapi seringkali lebay tdk masuk akal, terlalu bombastis tdk sesuai dg kenyataan demi mengangkat citra seseorg. Lalu juga pembunuhan karakter pd lawan yg dilakukan oleh siapapun dg cara apapun juga dalam berkompetisi. Jika kita semua tdk terprovokasi dg hal semacam itu, maka iklan mahal tdk lg diperlukan. Dan politik tidak akan berbiaya tinggi. Kasihan rakyat dibodohi dg ketdk benaran shg salah menentukan pilihan akan pemimpinnya.

Lalu.....tentang media yg menyajikan berita mentah, atau berita matang namun diolah utk kepentingan pihak tertentu seharusnya tdk terjadi. Berita yg dihidangkan seharusnya berita matang, yg diolah utk kepentingan rakyat, untuk bangsa, utk negara, utk generasi mendatang. Bukan utk kepentingan pihak tertentu, golongan tertentu, siapapun dia. Kasihan anak2 Indonesia. Apa yg akan kita wariskan ke mereka kalau para penyelenggara negara seperti ini? Kalau para orang dewasa yg seharusnya bisa mereka teladani justru bukan contoh yg baik?

Bismillah....semoga ke depan makin baik dan siapapun kita, apapun peran yg kita pilih, maka kita semua melakukannya sbg anak bangsa, sebagai negawaran, sebagai pengemban amanah dariNya berupa negri tercinta ini, berupa anak2 generasi penerus yg harus kita siapkan bukan sekedar untuk bisa sekolah setinggi langit lalu bekerja baik berpenghasilan bagus, namun kita siapkan mereka sebagai generasi penerus, sebagai anak bangsa, sebagai pemegang amanah juga spt kita, yg mana nantinya pun mereka harus menyiapkan semuanya utk generasi penerus mereka.

Bahagianya jika anak2 Indonesia berpikir, bersikap, berbuat sebagai anak Indonesia, di manapun mereka berada. Mereka bisa jd tuan rumah di negri mereka sendiri, namun juga menjadi tamu yg dibutuhkan kehadirannya oleh negara lain. 

Bahagianya  jika mereka bisa berkarya bekerja berbuat belajar dan memilih profesi yg sesuai dg passion mereka, yang memang pilihan mereka, yang akan mereka lakukan sepenuh hati sepenuh jiwa karena memang suka dan menikmati, bukan karena kata masyarakat itu pekerjaan bergengsi, keren, dll. 

Bahagianya jika apapun profesi yg mereka pilih bisa membuat mereka bekerja dengan bahagia, mereka lakukan dg profesional, penuh tanggungjawab, berdedikasi tinggi, ikhlas, dan dilakukan dg menyenangkan, karena apapun profesi mereka itu tdk membuat mereka terkasta2. Mereka saling menghargai, saling menghormati, saling membutuhkan.

Kata orang, GAK MUNGKIN dew, mimpi aja kamu! Ah.....andai seluruh dunia pesimis pun, aku tetap memilih optimis, mimpiku itu akan terwujud. TIDAK ADA YG TIDAK MUNGKIN JIKA ALLAH KEHENDAKI. Kumulai dg menyiapkan berlian2ku yg kuawali dg hal sangat kecil yg mampu kulakukan sejak dulu sebelum mereka lahir......menyiapkan ibu mereka.....aku ☺️😌😄 yg ternyata sampai sekarang pun msh hrs byk belajar dan berbenah diri 😜.

Indonesia.......setelah lebih 20 tahun kufokuskan diriku pada menyiapkan berlian2ku, berlian2 bangsa Indonesia yang lahir dari rahimku, lalu 6 tahun kudidik berlian2 bangsa Indonesia di sekolahku, kini ijinkan aku menyiapkan lebih banyak berlian2 bangsa Indonesia melalui kiprahku di tingkat yang lebih luas. Perlahan namun semoga pasti.......aku akan wujudkan cita2ku, mimpiku, INDONESIA RAYA, INDONESIA JAYA.

Salam Indonesia Raya,

Dewi

Jangan membenarkan yang biasa tapi biasakan yang benar

Sent from my iPad

INI LHO ARTIKEL YG DIA SHARE:

Ada Cukong di Balik Capres

Secara akal sehat tidak mungkin ongkos sebesar itu akan diambil dari kocek pribadi.

Tak ada satu pun calon presiden yang saat ini bermunculan di pentas politik nasional memiliki dana trilyunan. Dana mereka hanya milyaran saja. Ini bisa dilihat dari beberapa daftar kekayaan mereka yang diserahkan kepada negara.

Karena itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia Donny Tjahja Rimbawan meyakini tak ada satu pun pasangan capres-cawapres yang sanggup membiayai kampanyenya sendiri.

Bahkan, penghasilan seorang presiden pun tak sanggup untuk menutup ongkos sebesar itu. 

Sebagai contoh, penghasilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono per tahunnya (data 2011) hanya sekitar Rp 1,1 milyar. Itu berarti dalam satu masa jabatan, penghasilan seorang presiden hanya sekitar Rp 5,5 milyar.

Maka, menurutnya, pasangan capres-cawapres itu berpotensi besar menerima ’dana siluman’ dari para konglomerat yang belum tentu ikhlas dalam membantu.

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier pun sependapat. Menurutnya, secara akal sehat tidak mungkin ongkos sebesar itu akan diambil dari kocek pribadi. 

“Kalau sedang menjabat kemungkinan dia sudah mengumpulkan saat dia menjabat. Kalau pemain baru, akan ada sponsor untuk memodali dengan kesepakatan tertentu. Dan bisa juga dari asing biar negeri ini dijajah,” tandasnya.

Ketua Lajnah Siyasiyah/Politik HTI Yahya Abdurrahman mengatakan, pemilik modal memiliki andil besar di balik capres. 

“Perlu diperhatikan, tidak ada makan siang gratis.  Jadi semua biaya itu ibarat investasi yang harus impas ditambah keuntungan,” tandasnya.

Kompensasi

Biaya politik yang besar itu menuntut kompensasi dan membawa konsekuensi.  Kompensasi itu maksudnya adalah  kompensasi kepada pemilik modal yang memberikan modal.

Menurut Yahya, Itu bisa terjadi minimal melalui dua hal. 

Pertama dengan memberikan  proyek.  Proyek diusulkan dan diatur supaya didapatkan oleh pemilik modal itu.  Jika proyek itu besar sesuai UU harus melalui lelang tender, dan untuk memastikan biasanya lelang itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga tampak seolah transparan, tapi sebenarnya pemenang tender sudah diketahui sejak awal.

Cara kedua, lanjutnya, adalah dengan kebijakan dan peraturan yang menguntungkan pemilik modal.  Menurut Direktur Pamong Institute Wahyudi Almaroky, seorang presiden tak akan bisa bergerak leluasa menjalankan tugasnya karena ada pihak lain yang harus dipertimbangkannya karena utang budi masa lalu saat kampanye.  “Dia tersandera,” tandasnya.

Kompensasi itu, lanjutnya, akan lebih bahaya jika yang menyandera itu pihak asing yang masuk melalui para kapitalis yang jadi sponsor politik. 

“Ini bukan hanya menyebabkan kebijakan yang pro kapitalis bahkan bisa melahirkan kebijakan yang pro asing dengan menggadaikan harga diri bangsa bahkan mencekik rakyat sendiri,” jelasnya.

Contohnya, pemberian fasilitas fiskal, keringanan pajak, pajak dibayari negara, pembebasan bea, dan sebagainya.  Atau dibentuk peraturan dan UU yang memberi jalan pemodal termasuk asing.  Contoh, UU Penanaman Modal, UU Migas, UU Kelistrikan, UU Pengadaan Tanah, UU Minerba dan sebagainya.  Akibat dari hal itu, berbagai sumber daya dan kekayaan alam dikangkangi oleh swasta dan asing.

Konsekuensi

Sedangkan konsekuensi, maksudnya adalah bagaimana modal yang dikeluarkan itu bisa kembali disertai keuntungan.  

Konsekuensinya ada dua, korupsi dan penghasilan untuk pejabat makin besar. 

Ongkos politik sebesar Rp 3 trilyun atau Rp 3.000 milyar dapat ditutupi tiap bulan dengan pendapatan Rp 50 milyar. Tidak mungkin itu didapat secara resmi kecuali dengan korupsi.

Jalan lainnya adalah dengan meningkatkan penghasilan penguasa dan pejabat. Tunjangan, fasilitas, dll dibuat makin besar kendati gaji tetap kecil. “Para penguasa akhirnya tidak lagi berperan sebagaimana seharusnya yaitu sebagai pemelihara dan pelayan umat, tetapi justru menjadi tuan bagi rakyat dan rakyat diposisikan sebagai pelayan,” kata Yahya.

Konsekuensi lain dari mahalnya biaya politik itu, lanjutnya, selain korupsi, adalah kolusi, manipulasi, dan sejenisnya, untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan.

Modus

Mengalirnya dana dari pihak lain kepada capres, tim sukses, dan partai pengusungnya, selama ini tidak pernah transparan. Tidak ada yang tahu pasti. Semua dilakukan dengan sangat rapi sehingga tidak mungkin terlacak.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencium, aliran dana ke partai tidak akan masuk langsung ke kas partai. Mereka akan mengunakan kasir-kasir, atau elite-elite di partai yang punya pengaruh besar. Ketika partai ingin membuat kegiatan mereka inilah yang mencari dana untuk partai. Uangnya dari konsolidasi dari kekuasaan yang mereka miliki di pemerintahan maupun di parlemen. “Pengalaman ICW pun melihat yang paling banyak menjadi kas partai adalah pengusaha-pengusaha,” kata peneliti ICW Ade Irawan.

Rapinya perjalanan uang ini, kata Ade, karena ada ancaman sanksi. Jika partai terbukti menerima aliran uang dari hasil korupsi, berdasarkan UU PPPU parti bisa dibubarkan. “Itu sebabnya aliran dana tidak masuk ke kas Partai. Tapi dipegang oleh orang-orang yang berperan penting tadi. Kasir-kasir yang bukan bendahara resmi partai,” jelasnya.

Mereka itu, lanjutnya, biasanya yang mempunyai peran besar di partai. “Banyak partai dikendalikan oleh yang memiliki uang,” jelasnya.

Walhasil, para cukong itu tetap aman meskipun mengendalikan sang presiden dengan uangnya.

Iklan Politik

Anda tentu sudah tak asing dengan orang-orang yang berambisi menjadi presiden. Setiap hari mereka nongol di layar kaca. Bukan sebagai berita, tapi sebagai iklan politik. Menjajakan diri.

Sudah jamak di era informasi saat ini, iklan televisi menjadi bagian yang menyedot dana paling besar dalam ongkos pencapresan. Banyak pihak menyebut alokasinya di atas 50 persen.

Seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta pernah meneliti hal itu pada 2009. 

Iklan di televisi swasta nasional saat itu yang ditayangkan pada jam-jam prime time di program unggulan, tarifnya antara Rp 6 juta – Rp 10 juta satu kali tayang durasi 30 detik. Ya, cuma 30 detik. Jika tayangan satu menit, berarti mencapai Rp 12 juta – Rp 20 juta rupiah.

Jika rata-rata biaya beriklan secara masif di sebuah stasiun TV per harinya adalah Rp 500 juta, maka per bulan adalah Rp 15 milyar. Bisa dibayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan seorang figur yang wajahnya selalu ada di jam-jam prime time, yang dalam sehari bisa muncul 5-10 kali.

Tentu tarif iklan televisi saat ini tidak sama dengan tahun 2009. Pasti lebih mahal. Maka tidak aneh jika butuh dana trilyunan untuk menggaet hati rakyat. Siapa yang untung?[]

Sumber: Tabloid Media Umat Edisi 121

Pendapatku spt yg diatas (sebelum) artikel ini. Pendapat Anda?

Yang Penting Berperan!

Nyalakan sinarmu, terangi dunia...dengan peranmu

http://news.detik.com/read/2014/01/22/102748/2474431/10/caleg-pkpi-destiara-talita-bicara-pose-seksi-di-kalender-2014

Hmm.....rupanya berita ini cukup menghebohkan. Banyak tanggapan yang kebanyakan 'miring' tentang teman separtaiku ini. Hehe.....meski aku tidak kenal secara pribadi, namun sebagai sesama caleg dari partai yang sama aku merasa perlu ikut mengomentari agar terjadi keseimbangan cara pandang.

Ada seorang adik kelasku yg hebat di STAN  menuliskan di status FB nya seperti ini:

Fitri Mayang Sari Panggarbessy shared a link.

January 22

Bang Yos, aku mau jadi caleg juga. Tebusannya cuma 4/10x50jt.
Pendidikan S1.
Pengalaman kerja 5th.
Pengalaman Volunteer 4th.
Kemampuan Bhs. Inggris baik.
SKCK ada.
Apalagi?

Sayang, Fitri yang cantik, pinter, hebat, shalihah, masih banyak lagi syaratnya lho.....tapi kamu pasti bisa memenuhi syarat itu, hehe bisa jadi bagimu syarat itu sangat ringan, karena kamu memang hebat, sangat bangga mb Dewi mempunyai adik kelas sepertimu. Menjadi caleg bukan hanya harus memenuhi syarat administrasi formal seperti itu. Jika hanya itu, maka sangaaaaat banyak yang memenuhi syarat. Bagi Fitri, wah.......gampang banget itu. Bahkan syarat lain pun pasti Fitri memenuhinya, makanya hayo donk, silahkan mengambil peran sebagai calon anggota legislatif dari PKPI! :D

Selain syarat administratif, menjadi seorang caleg bagi PNS harus juga siap melepaskan status PNS sebelum mendaftar! Berarti bahkan sebelum masuk Daftar Calon Sementara saja sudah harus melepaskan PNS nya. Tidak ada kepastian sama sekali bakal lolos menjadi aleg, namun harus sudah melepaskan pekerjaan lama sebagai PNS. Jadi......bagi para "pencari kerja", sangat tidak cocok. Pastinya, karena memang bidang  ini bukanlah sebuah tempat mencari penghasilan. Menjadi caleg berarti siap melakukan pengabdian, mengorbankan banyak hal, terutama egoisme dan kesabaran yang sangat tinggi.

Kenapa harus sabar? Iya sayang.....menjadi caleg berarti dia sudah menjadi orang yang bersedia terekspos secara luas, yang artinya siap menghadapi semua konsekuansinya. Salah satunya di bully di media, apalagi jaman sekarang dimana setiap orang punya akses ke media, mempunyai kesempatan mengekspresikan diri, berpendapat, bahkan menghujat siapapun melalui berbagai media sosial. Ini sangat tidak ringan lho, dibully di media sosial yang dibaca jutaan orang di seluruh dunia, oleh siapapun juga. Terkadang, yang mem bully adalah orang yang sama sekali tidak tahu siapa kita, namun seenaknya menghakimi, menuduh, dll pandangan negatif yang bisa saja mempengaruhi siapapun, yang membaca ikut menganggap kita seperti yang disangkakan.

Belum lagi jika yang membully adalah orang yang sangat kita kenal, yang menurut kita mempunyai kompetensi jauh di bawah kita namun mengatakan hal2 yang seolah kita sangat buruk, bodoh, tidak kompeten, dll. Caleg kan masih manusia biasa, jadi sebenarnya jika menghadapi hal seperti ini akan sangat sakit hati, tersinggung, namun tetap harus sabar dan bijak menghadapinya. Menurutku ini sangat tidak gampang.

Menjadi caleg, berarti harus siap turun tangan, menyiapkan fisik, mental, mengeluarkan biaya pribadi yang tentunya akan menjadi urunan sedekah infak atau apalah yang artinya tidak ada yang akan menggantinya karenanya harus ikhlas tidak akan mencari dana pengembalian jika nanti terpilih, pun tidak akan stress jika nanti tidak terpilih, untuk mondar mandir ke daerah pemilihan melakukan sosialisasi, tidak jarang sampai tengah malam, tidak ada kompensasi apapun dari siapapun, dan harus siap jika kedatangan kita akan ditanggapi secara negatif, perlakuan tidak enak, atau tuduhan2 lain yang bisa saja akan kita terima, padahal kita tidak seperti yang mereka tuduhkan.

Lalu.....di tempat lain juga ada yg menanggapi pencalegan mbak Destiara Talita ini dengan merendahkan beliau, menganggap beliau tidak mampu, mempertanyakan peran beliau, dll.

Teman2ku yang hebat, sekali lagi kutegaskan aku belum mengenal mbak Destiara secara pribadi. Karenanya aku hanya berprasangka baik, bahwa pasti ada alasan tertentu sehingga Bang Yos, Jend. Soetiyoso, menerima beliau sebagai salah satu caleg dari PKPI daerah pemilihan Jawa Barat dengan nomer urut 6. Mengenai kompetensi, jujur saja aku tidak berani menghakimi siapapun juga karena bisa jadi orang yang aku anggap sangat tidak kompeten ternyata mempunyai kompetensi jauh di atas yang aku mampu. Yang pasti, siapapun manusia di dunia ini diciptakan dengan alasan yang pasti baik, bahwa dia mempunyai kemampuan yang bisa jadi tidak dimiliki orang lain yang akan bermanfaat bagi dunia. Tidak mungkin manusia diciptakan tanpa kelebihan, tanpa kehebatan tertentu, dan tidak mungkin manusia diciptakan tanpa tujuan akan memberi manfaat apapun. Itu keyakinanku.

Aku sangat menghargai siapapun yang menyatakan diri dan menyediakan dirinya, dan berbuat, bertindak, melakukan sesuatu untuk berperan dalam bidang apapun termasuk menjadi caleg di negeri indahnya ini, di Indonesia. Tidak ada peran besar atau peran kecil, karena semua memerlukan peran kita, semua peran sama pentingnya, tidak ada yang lebih penting atau yang kurang penting. Yang penting, kita harus berperan! Ambil sebuah peran! Pilih sebuah peran! Silahkan pilih peran masing2, jangan merendahkan peran orang lain, cukuplah dengan fokus, serius, sungguh2, dalam melakukan perannya tersebut. Tidak ada yang salah dalam berperan. Yang salah adalah apabila kita tidak berperan.

Just my two cent. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan.

Saksi Parpol Akan Dibiayai Negara

 http://www.koran-sindo.com/node/360421

Saksi Parpol Akan Dibiayai Negara - Dinilai Bisa Tingkatkan Legitimasi Pemilu

Ketua Bawaslu Muhammad (tengah) bersama anggota Bawaslu Nasrullah (kanan) dan Koordinator Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Yus Fitriadi memberikan keterangan terkait Gerakan Sejuta Relawan Pemilu di Jakarta kemarin.Gerakan ini bertujuan menggugah partisipasi publik dalam pelaksanaan pemilu yang bersih, berkualitas, dan bermartabat.

JAKARTA– Pemerintah akhirnya setuju membiayai pengadaan mitra pengawas pemilu dan saksi 12 partai politik di setiap tempat pemungutan suara (TPS) baik di dalam maupun luar negeri. Anggaran untuk saksi akan diberikan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Kami sudah ketemu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Direktur Jenderal Anggaran. Akhirnya pemerintah setuju back-up anggaran terkait mitra pengawas pemilu lapangan (PPL). Pemerintah juga mengakomodasi anggaran saksi parpol di setiap TPS,” ungkap Ketua Bawaslu Muhammad di Jakarta kemarin. Dia menjelaskan, di setiap TPS akan ada dua orang mitra PPL. Mereka akan melakukan pengawasan saat penyelenggaraan pemungutan suara.

Mitra PPL juga akan diberikan formulir C-1 (rincian perolehan suara sah) oleh KPU untuk dilaporkan ke pengawas pemilu di tingkat atas. Presiden, lanjut Muhammad, sudah dilaporkan terkait ini. Responsnya sangat positif dan meminta Menkopolhukam menyiapkan perpres. Saat ini pemerintah sudah menyiapkan peraturan presiden (perpres) di Kemendagri untuk mengeluarkan anggaran tambahan. “Untuk mitra PPL, kami diberi anggaran sebesar Rp800 miliar,” katanya.

Menurut dia, anggaran itu tidak hanya honor, tapi juga bimbingan teknis (bimtek) agar pada hari H mitra PPL benarbenar siap melakukan pengawasan di TPS. Untuk saksi partai politik, anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp700 miliar. “Anggaran saksi parpol itu satu saksi honornya Rp100 ribu. Untuk mitra PPL dan saksi parpol dikucurkan anggaran Rp1,5 triliun,” sebutnya. Menurut Muhammad, kesediaan pemerintah membiayai saksi parpol ini dilandasi atas masukan yang disampaikan para pimpinan parpol di tingkat pusat bahwa biaya pengadaan saksi sangat besar untuk parpol, padahal saksi parpol di TPS sangat penting.

Dengan begitu, dalam rangka memastikan proses pengawas pemilu terawasi seluruhnya oleh saksi parpol, pemerintah menyetujui ini. Selain itu, Kemenkeu pun memiliki dana cadangan pemilu Rp2 triliun untuk ihwal mendesak. “Mudah-mudahan dengan saksi partai itu, gugatan dapat dikurangi,” katanya. Anggota KPU Sigit Pamungkas menilai, terlepas dari siapa yang membiayai saksi parpol, bagi KPU, semakin banyak saksi yang hadir dalam proses pemilihan, legitimasi pemilu akan semakin kuat.

“Itu akan memperkuat pemilu karena prosesnya diawasi banyak pihak. Jadi kekurangan yang selama ini diasumsikan menggejala dapat ditekan pada titik terendah. Saksi-saksi ini jadi alat kontrol bagi penyelenggara pemilu,” tuturnya. Sementara itu, Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz berpendapat, alangkah lebih efektif jika mitra PPL dijadikan sebagai PPL sebab di tiap desa hanya ada 1-2 orang PPL.

“Dari sudut perorganisasiannya, mitra PPL sekaligus jadi PPL bisaja dipunya hak dan kewajiban, pertanggung jawabannya langsung ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu),” katanya Menurut Masykurudin, saksi parpol sangat penting. Namun, dia menilai agak berbahaya ketika saksi untuk parpol dibiayai negara.”Dia (saksi parpol) dibiayai negara, tapi kerjanya buat parpol, agak berbahaya. Biar parpol biayain sendiri,” ucapnya. Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Hanura Ahmad Rofiq mengatakan, itikad pemerintah yang sudah menyetujui untuk membiayai saksi parpol tentu akan membuat kualitas demokrasi baik.

“Karena ini akan menjadi momentum bagi penyelenggara dan peserta pemilu untuk meminimalisasi kecurangan dan rakyat yang memilih tidak sia-sia. Intinya Hanura menyambut hangat atas inisiatif ini,” ungkapnya. Dia melanjutkan, Hanura sejak awal telah mempersiapkan diri untuk membiayai seluruh keperluan saksi sampai pada pembayaran saksi per TPS. Dalam situasi apa pun, Hanura sangat siap memenuhi saksi seluruh TPS. Hanura juga telah menyiapkan pos pendanaan dan sudah mengalokasikan pendanaan sak-si sejak awal.

Menurut Rofiq, pihaknya bahkan sudah membuat juklak dan juknis rekrutmen saksi, pelatihan, dan pembayaran saksi. “Dengan kesediaan pemerintah ini, dana yang sudah teralokasi sudah barang tentu akan dimaksimalkan untuk keperluan kampanye partai dan WIN-HT. Bagi Hanura dan WIN-HT, kemenangan adalah keharusan sejarah yang harus direbut. Motivasi kami semua adalah perubahan demi kemajuan bangsa dan negara ini,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Andi Nurpati menilai, pembiayaan saksi oleh pemerintah ini membuat pengeluaran negara untuk pemilu semakin membengkak. “Biayanya besar. Tapi, yaini ringan bagi partai sehingga partai-partai setuju,” kata dia di Kantor KPU, Jakarta, kemarin. Menurut Andi, Partai Demokrat sedang melakukan komunikasi untuk membuat mekanisme pembagian biaya saksi. “Sharing, partai yang bayar honor misalnya Rp50.000. Nanti caleg di sana yang bayarin makannya,” ungkapnya. murey widya

 Bagaimana pendapat Anda?

Jangan Membenarkan Yang Biasa Tetapi Biasakan Yang Benar

Tag line ini memang aku banget, apa yang aku upayakan aku lakukan sejak dulu hingga sekarang. Aku bukan orang hebat, bukan orang suci, bukan orang serba tahu. Aku hanya orang biasa yang ingin menjadi lebih baik setiap harinya, mengusahakan berbuat yang terbaik yang bisa dilakukan, yang bisa diupayakan, yang bisa diperjuangkan, dengan kemampuan yang kumiliki.

Banyak hal yang sudah biasa diyakini orang, dilakukan orang, meskipun sebenarnya itu bukanlah hal yang benar. Namun karena sudah sangat biasa, sudah sehari2 terjadi, maka itulah yang dianggap benar, kebiasaan yang dibenarkan. Sementara ada hal yang benar, namun karena tidak dilakukan, tidak diyakini, maka malahan tidak dilakukan, tidak dibiasakan, semoga saja hal tersebut tidak kemudian menjadi dianggap salah.

Seperti yang kulakukan membiasakan yang benar, seringkali dianggap aneh oleh banyak pihak. Hanya karena aku berbeda, tidak membenarkan yang sudah menjadi kebiasaan karena menurutku hal tersebut bukanlah hal yang seharusnya, bukanlah sebuah kebenaran, hanya kebiasaan, maka akulah yang dianggap tidak wajar, ora lumrah. Ya itu resikoku, dianggap aneh oleh banyak orang. Aku jadi ingat dulu saat aku keukeuh dengan prinsipku, tidak mau merubah, tidak mau nurut melakukan hal yang sama dengan yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, maka ada yg menegurku; 

"Dewi, saya tahu apa yang anda lakukan itu benar, tapi hanya anda yang melakukannya. Semua orang tidak seperti itu. Ibaratnya semua orang gila, jika Dewi sendiri yang tidak gila, maka Dewilah yang akan dianggap gila."

'Bapak yang baik, maaf ya Pak tadi Bapak sendiri yang bilang jadi kita berdua sama2 tahu bahwa semua orang gila kecuali saya. Kalau saya, kita, sudah tahu bahwa semua orang yang mengatakan saya gila itu adalah orang gila, buat apa saya takut? Wong yang ngatain saya gila jelas2 orang gila kok. Jadi ya bagi saya tidak masalah jika orang2 gila mengatakan saya gila. Baru masalah kalau yang mengatakan adalah bukan orang gila.' begitulah jawabku halus. Dan si Bapak hanya bengong.......percuma ngasih tahu Dewi ini, mungkin begitu batinnya.

Begitulah.......perjuangan membiasakan yang benar tidaklah mudah meski terdengar remeh, terlihat sederhana. Membenarkan yang biasa sudah terlalu mendarah daging di masyarakat. Memprihatinkan.....

Teman semua.....yuk kita membiasakan yang benar, paling tidak dalam pemilu kali ini. Jangan melakukan kampanye dengan pembodohan masyarakat. Jangan beli suara rakyat, jangan injak2 harga diri rakyat. Jadilah wakil rakyat yang dipilih karena dipercaya rakyat bisa membawa, memperjuangkan, dan mengawal aspirasi mereka. Jadilah wakil rakyat, bukan hanya menjadi wakil partai atau wakil golongan tertentu. Saat kita terpilih, maka kita wakil rakyat. Kepentingan rakyat haruslah menjadi agenda utama, menjadi yang terpenting daripada kepentingan partai, pribadi, atau golongan.

Sekali lagi: Jangan Membenarkan Yang Biasa Tetapi Biasakan Yang Benar

ANTARA Jateng : DCT Anggota DPR RI Dapil Jateng V - antarajateng.com

ANTARA Jateng : DCT Anggota DPR RI Dapil Jateng V - antarajateng.com

Bisnis.com, JAKARTA – Berikut Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Pemilu 2014 dari daerah pemilihan Jawa Tengah V, Provinsi Jawa Tengah, yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Kamis (23/8/2013).

1. PARTAI NASDEM

1. Sarwoto Atmosutarmo 2. Eva Yuliana, M.Si 3. Hj. Rr. Cristina Nataningdita 4. Oktino Setyo Irawan, Se, MH 5. Indah Prasetyari, SH 6. Burhan Purnomo, S.Sos. 7. Sarsitowati Nonik Rulianti 8. Tri Bintang Budiharjo, S.Pd., M.Pd.

2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. H. Mohamad Toha 2. H. Hisam Mawardi, Sh, Kn 3. Theodora Meilani Setyowati 4. H. Muhajirin, Mm 5. Ach. Saifudin Zuhri A, S.Ip 6. Evin Novia 7. Sri Untari Puji Hastuti 8. Adityawarman

3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1. H. Abdul Kharis Almasyhari, Se., M.Si., Akt. 2. Mahmud 3. Yeny Susana 4. Mustofa B. Nahrawardaya 5. Endang Dwi Astuti, S.Ip, M.Si 6. H. Haryanto, S.Pd 7. Marjuki, S.Ip 8. Rina Ernamawati, S.Farm, Apt

4. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

1. Puan Maharani 2. Aria Bima 3. Darmawan Prasodjo. Phd 4. Alfia Reziani 5. Indra Kramadipa 6. Hery Hastuti 7. Stephanie Octavia 8. Rahmad Handoyo, S.Pi, Mm

5. PARTAI GOLONGAN KARYA

1. Dr. Ir. H. Eko Sarjono Putro, Mm 2. Dr. H. Agustian Budi Prasetya, Mpa 3. Arianti Dewi, Sh, Mh 4. Dina Hidayana, S.P., M.Sc 5. Ir.H. Agus Mulyanto 6. H. Sutomo, S.Pd., M.Kes 7. Drs. H. Hardono, Mh., Mm. 8. Endang Srikarti Handayani, Sh, Mhum

6. PARTAI GERINDRA

1. H. Bambang Riyanto, Sh, Mh, M.Si 2. M. Sukri 3. Rr. Murti Sari Dewi 4. Dr.Ir. I Heruwasto 5. Linda Utami Z B Mahendradatta 6. Dr. Kph. Warsito Sanyoto, Sh, Mh 7. H. Sutarna 8. Dr. Sri Durjati

7. PARTAI DEMOKRAT

1. Dra. Gray Koes Moertiyah, Mpd 2. Endu Marsono 3. Y. Wibowo Agung Sanyoto 4. Decky Hardijantho 5. Wisnu Wahyu Hardjanto, Se 6. Mahandari Wungu 7. Baharudin Hakim, Sh 8. Candra Dewi Yuana

8. PARTAI AMANAT NASIONAL

1. Yusuf Wibisono, Se 2. Mohammad Hatta 3. Dra. Hidayah Rochmah, M.Si 4. Nurdin, Sh 5. Rio Siby, S.Th 6. Prihatin Kusdini, Sh 7. H. Afda Rizal Armashita, Se, M.Hum, Ak 8. Hayu Lusianawati

9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. Angel Lelga Anggreyani 2. Makmun Halim Thohari 3. H. Suryanto, Sh 4. Deasy Aryani Larasati 5. Muhammad Agus Choliq 6. Titik Widayati, S.St 7. Suryo Broto, Mba, M. Sc 8. H. Slamet Badrudin, S.Ag

10. PARTAI HANURA

1. Dr.H.Teguh Samudera,Sh,Mh 2. Singgih Sudarmawan, Sh 3. Nevi Ariestawaty 4. Drg.Bambang Hadibowo,Mph,Mha 5. Dr.Sadino,Sh,Mh 6. Yanti Panjaitan 7. Tunggul Tranggono 8. Anna Ganaeni

14. PARTAI BULAN BINTANG

1. Rm Djoko Budi Suharnowo 2. Bambang Setiawan, Sh 3. Syamsiyah Fitriani, Skm 4. Drs. M. Daud Na'am 5. Agus Sudarmadji 6. Siti Kusmindiyati, S.Pd. Kim 7. Muhammad Musa 8. Neli Susanti, A.Md

15. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

1. Herman Dogopia 2. Pramono 3. Winarsih Dewi, A. Ak 4. Ir. Drs. Soeyanto Ducko P 5. Nur Ramadhani Indraswari 6. Drs. Gagah Sunu Sumantri, M. Pd 7. Prima Luthfia, Drg 8. Drs. Widi Nugraha

Penetapan DCT Anggota DPR RI Pemilu 2014 ditandatangani oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dan para anggota KPU Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, Ida Budhiati, Juri Ardiantoro, dan Sigit Pamungkas.

Untuk nomor urut parpol dari 11 sampai dengan 13 merupakan parpol lokal Nanggroe Aceh Darusalam yang tidak ikut pemilihan untuk caleg DPR RI.

Editor : Fatkhul Maskur

Foto2 Kegiatanku.....

Jujur, Adil, Amanah

Rakor dan Pembekalan Caleg DPRRI & DPRD I Jateng
Oleh Bang Yos & DPP Jateng

One-way stiker Mobil
Yg Jalan2 Di Solo Raya

Kementrian
Pemberdayaan Perempuan

Di SMAN 1 Surakarta

Sosialisasi, Koordinasi
Teman2 SMPN 1 Sawit
Boyolali

Sosialisasi
Sekalian Antar Anak Mau Kuliah

Selamat Tahun Baru
2014 M

Banner

Bersama Marching Band Keren...

@ MetroTv

Sbg Relawan FGIM
  Bpk Anies Baswedan

Buku Antalogiku

Menerbangkan Lampion

 



 

Koordinasi
Teman2 SMPN 1 Sawit Byl

Jualan Buku Untuk Kas Alumni

 

Bersama Guru2 SD Yg Hebat
Menyiapkan Generasi

Dari Klaten Sosialisasi
Mampir Prambanan Perbatasan Dapil Jateng V

Karnaval 

Debat Caleg
MetroTV

Caleg Artis

Ucapan Selamat Puasa

SELAMAT TAHUN BARU 2014 M

Hari ini 31 Desember 2013 adalah hari terakhir di tahun 2013 Masehi dan besok adalah hari pertama di tahun 2014 Masehi. Kata Masehi (disingkat M) dan Sebelum Masehi (disingkat SM) berasal dari bahasa Arab (المسيح), yang berarti "yang membasuh," "mengusap" atau "membelai." Awal tahun Masehi merujuk kepada tahun yang dianggap sebagai tahun kelahiran Nabi Isa Al-Masih karena itu kalender ini dinamakan menurut Yesus atau Masihiyah. Kebalikannya, istilah Sebelum Masehi (SM) merujuk pada masa sebelum tahun tersebut. 

Sejarawan tidak mengenal tahun 0, tahun 1 M adalah tahun pertama sistem Masehi dan tepat setahun sebelumnya adalah tahun 1 SM. Dalam perhitungan sains, khususnya dalam penanggalan tahun astronomis, hal ini menimbulkan masalah karena tahun Sebelum Masehi dihitung dengan menggunakan angka 0, maka dari itu terdapat selisih 1 tahun di antara kedua sistem. Seluruh negara di dunia mengakui dan menggunakan konvensi ini untuk mempermudah komunikasi. Di Indonesia selain tahun Masehi yang digunakan secara resmi, secara tidak resmi masyarakat juga mengenal tahun Hijriyah/tahun islam dan tahun Imlek/tahun Tionghoa dan ada juga tahun Jawa. 

Tim relawanku, teman2 yang membantuku, menanyakan apa yang akan kami berikan kepada konstituen kami, calon bosku, sementara katanya di lapangan  caleg lain sudah banyak memberi kepada masyarakat dalam sosialisasi mereka. Ooh.......maafkan aku saudara2ku, aku memang tidak bisa memberi apa2 selain kerja bener dan amanah mendengar, menampung, mengawal, dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Aku tidak ingin membebani rakyat dengan biaya politik yang tinggi. Aku hanya mengeluarkan biaya sebatas jumlah yang aku ikhlaskan dan kuanggap sebagai iuranku pada demokrasi, pada negaraku tercinta. Sehingga jika aku terpilih menjadi wakil rakyat maka aku tidak akan berusaha mengembalikan biaya yang sudah aku keluarkan (balik modal) dan sebaliknya jika pun aku tidak terpilih maka aku tidak akan stress karena memang sudah aku ikhlaskan.

Sebagai kenang2an, aku hanya akan memberikan kalender yang insya Allah akan bermanfaat setahun ke depan, kepada masyarakat konstituenku di daerah pemilihanku yang meliputi Kab. Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Kota Surakarta (Solo). Itupun aku tandem bertiga dengan caleg DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota sehingga bisa berbagi biaya. Mohon maaf teman2ku jika hanya sebagian saja yang akan bisa mendapatkannya karena terbatasnya jumlah kalender yang kami cetak yang dikarenakan keterbatasan dana. Segitu amat sih Dew? Kan kalender itu murah, paling juga Rp 2.000,- sampai Rp 5.000,- sebijinya! Hehe....betul. Tapi coba saja hitung, jika harus cetak sebanyak pemilih Dapilku sementara itu dari Daftar Pemilih Sementara seluruh Jawa Tengah 26.445.718, jika dibagi 10 Dapil secara kasar maka pemilih di Dapilku sebanyak 2.644.571 orang. Jadi Rp 2.000,- X 2.644.571 = Rp 5.289.142.000,- wow....lebih dari Rp 5 M. Haha......mana mungkin aku bisa cetak sebanyak itu kan. Mohon maklum yaa.......

Aku yakin, rakyat sekarang sangat cerdas, sangat mengerti siapa-siapa yang pantas mewakili mereka duduk di legislatif untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Rakyat yang cerdas tidak akan menjual suara mereka. Tidak akan menggadaikan masa depan anak cucunya, generasi penerusnya, masa depan bangsanya. Untuk merubah negara ini, untuk memperbaiki negara ini, maka rakyat harus mempercayakan tugas legislasi kepada wakil2nya yang amanah. Dalam konsep Trias Politika, di mana DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat.

Seperti yang pernah aku sampaikan, bahwa jika ada yang menanyakan apa sih kehebatanku? Maka aku jawab bahwa aku sama sekali tidak hebat. Aku hanya melakukan semuanya dengan sepenuh cinta.

Semoga mimpiku, cita-citaku, dan keinginan besarku suatu hari negri indahku Indonesia akan Jaya, menjadi Macan Asia, bahkan menjadi negara besar dunia. Nanti.....surga dunia ciptaanNya ini akan bisa kita wariskan kepada generasi penerus, anak cucu kita, sebagai sebuah warisan yang membanggakan. Bukan malah mewarisi utang dan kerusakan. Aku ingin anak bangsa ini nanti menjadi tuan rumah di negri indah mereka ini, dan tegak mengangkat kepalanya karena bangga dan percaya diri punya harga diri jika berhadapan dengan pihak asing. Karena mereka adalah BERLIAN nya Bangsa Indonesia. Mereka pilihan. Mereka adalah masa depan bangsa. Mereka aset terpenting bangsa ini. Yuk bersama kita siapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa karena Indonesia di masa depan adalah mereka.

SELAMAT TAHUN BARU 2014 M

Money Politik Atau Politik Murah?

Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula, dll kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai/calon yang bersangkutan.

  

Dasar Hukum: Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi:

"Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu."

Sejak sebelum ditetapkan sebagai bacaleg, sudah banyak orang yang mendatangiku baik langsung maupun melalui alat komunikasi untuk menawarkan diri sebagai tim sukses, penggalang massa, maupun pelaksana lapangan untuk memenangkan diriku agar bisa menempati posisi sebagai anggota DPRRI, sebagai wakil rakyat yang berkantor di Senayan. Hampir semuanya mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman mereka, untuk mendulang suara diperlukan biaya mulai dari sekedar snack, makan siang, sembako, sampai uang transport bahkan uang pengganti penghasilan mereka hari itu karena harus berkumpul ke tempat yang ditentukan.

Tentu saja semua aku tolak dengan halus karena aku sama sekali tidak berniat mendulang suara dengan cara tersebut. Dan tidak sedikit yang mencibirku mengatakan bahwa aku pemimpi, tidak logis, sok idealis, dan akan ketinggalan kereta karena hampir semua calon melakukan hal yang sama dengan penyajian yang beragam menyiasati agar terhindar dari jeratan peraturan yang melarang adanya politik uang.

Aku tidak perlu siasat apa-apa, karena aku sama sekali tidak melakukan politik uang. Uang yang aku libatkan dalam kampanyeku hanyalah biaya untuk ongkos transportasi, penginapan jika harus,  karena aku harus ke dapilku untuk sosialisasi, koordinasi, maupun menyerap aspirasi. Lalu untuk membeli alat kampanye seperti kartu nama, banner, spanduk (sedikit sekali), maupun pulsa untuk koordinasi melalui telpon maupun pulsa data untuk berinternet.

Itupun aku berusaha sehemat mungkin. Jika harus ke Dapil atau ke manapun untuk koordinasi maka aku akan memilih moda angkutan yang murah meski tetep mencari yang cukup nyaman. Kereta atau bis masih menjadi pilihan jika tidak mendapatkan tiket pesawat promo. Losmen atau hotel melati menjadi pilihan jika harus menginap. Berbagi dalam pembuatan spanduk, kalender, juga aku lakukan dengan memilih kampanye tandem dengan caleg DPRD Propinsi maupun Kabupaten Kota.

Ya.....aku tidak ingin membebani pencalonanku dengan biaya tinggi apalagi politik uang. Aku memilih untuk menerapkan demokrasi yang murah, politik berbiaya rendah, agar jika aku nanti terpilih maka aku tidak akan mencari cara untuk mengembalikan biaya kampanyeku dengan korupsi. Pun jika aku belum dipercaya rakyat maka aku tidak akan stress karena biaya yang telah aku keluarkan hanyalah sebesar biaya yang aku ikhlaskan sebagai infaq, sebagai urunanku kepada demokrasi, kepada negaraku, kepada rakyat, pemegang kedaulatan tertinggi di negaraku.

Jangan Korupsi, Pesan Bang Yos

"Jangan korupsi!" Demikian pesan Bang Yos dalam rapat koordinasi dan pembekalan caleg DPRRI dan DPRD Jawa Tengah yang dilaksanakan di Pondok Remaja dan Camping Ground Salib Putih kopeng Salatiga, Jawa Tengah.

Sampai saat ini PKPI masih menjadi partai yang paling bersih di negri ini, dilihat dari ratusan kader PKPI yang sudah duduk sebagai anggota legislatif. Semoga sampai nanti. Tidak ada satupun anggota legislatif dari PKPI yang menjadi tersangka, terdakwa, apalagi terpidana korupsi.

Tidak heran, karena ketua umum PKPI, Jend. DR. HC. H. Soetiyoso sangat intens mengingatkan para kadernya, para calon anggota legislatif jika nanti terpilih, agar:
1. Kita harus tahu persis berapa gaji, tunjangan, dan pemasukan lain2 yang memang menjadi hak kita sesuai peraturan yang berlaku.
2. Jangan mau menerima jika ada uang lain sekecil apapun sebelum yakin bahwa uang tersebut halal tidak melanggar hukum dan peraturan.
3. Jangan melakukan nepotisme, ini sudah dimulai dari diri bang Yos sendiri dengan tidak mengijinkan pengurus untuk memasukkan anggota keluarga Bang Yos sebagai salah satu calon anggota legislatif tingkat manapun.

Demikian sebagian dari pengarahan dan pembekalan yang disampaikan oleh Bang yos.

PKPI Parpol Tanpa Korupsi, Tawarkan Sebagai Partai Alternantif Pilihan

PKPI Parpol Tanpa Korupsi, Tawarkan Sebagai Partai Alternantif Pilihan

Berbicara Atau Mendengar?

Setelah resmi menjadi calon tetap anggota legislatif 2014-2019 yang disahkan oleh KPU, maka aku harus, mau tidak mau, bekerja mengusahakan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang aku punya dan relakan untuk kuinfaqkan, kupersembahkan, kuabdikan kepada negaraku tercinta, untuk sosialisasi diri, memaparkan program, dan silaturrohim dengan masyarakat, dengan konstituen, dengan harapan mereka bisa memutuskan memilih wakilnya di DPRRI dengan pertimbangan yang matang dan rasional.

Aku sangat berharap pemilu 9 April 2014 nanti akan menjadi momentum yang indah kembalinya negriku ke arah yang semakin cerah dengan terpilihnya para wakil rakyat yang benar-benar memikirkan negaranya, bangsanya, rakyatnya, dan bukan memikirkan partainya, golongannya, keluarganya, dirinya sendiri. Aku ingin, dan aku pribadi meniatkan diri, nawaitu, begitu terpilih dan dinyatakan secara resmi sebagai wakil rakyat, maka aku adalah wakil rakyat Indonesia yang bekerja demi rakyat bos yang kuwakili kepentingannya, karena merekalah pemegang saham negara ini, kepada merekalah aku bekerja, dan sekaligus merekalah yang membayar gajiku sebagai wakil rakyat. Kepada merekalah aku bertanggungjawab selain pada Yang Maha Segala tentunya.

Karena keterbatasanku terutama dalam hal dana, dan juga kemampuan berkata-kata, apalagi menjanjikan sesuatu yang belum tentu aku bisa penuhi, maka aku memilih untuk tidak banyak berbicara, tidak banyak menjanjikan apalagi hal yang absurd. Aku hanya mendengarkan apa yang diinginkan rakyat, konstituenku, apabila aku nanti terpilih menjadi wakil mereka. Aku akan memperjuangkan kepentingan rakyatku, bangsaku, demi kemajuan negaraku, sesuai aturan yang ada.

Ya........aku memilih mendengar daripada berbicara.

Mengibarkan Bendera Setengah Tiang

30 September biasa diperingati sebagai hari berkabung nasional, pemberontakan Gerakan 30 September (G30S).  Gerakan 30 September (dahulu juga disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI), Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 di mana enam perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.

Keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah:

• Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi)
• Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi)
• Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan)
• Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen)
• Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik)
• Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat)

Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang menjadi sasaran utama, selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan beliau, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.

Selain itu beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban:

• Bripka Karel Satsuit Tubun (Pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II dr.J. Leimena)
• Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)
• Letkol Sugiyono Mangunwiyoto (Kepala Staf Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)

Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober.

 Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September (G-30-S/PKI). Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pada masa pemerintahan Soeharto, biasanya sebuah film mengenai kejadian tersebut juga ditayangkan di seluruh stasiun televisi di Indonesia setiap tahun pada tanggal 30 September. Selain itu pada masa Soeharto biasanya dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dan dilanjutkan dengan tabur bunga di makam para pahlawan revolusi di TMP Kalibata. Namun sejak era Reformasi bergulir, film itu sudah tidak ditayangkan lagi dan hanya tradisi tabur bunga yang dilanjutkan.

Nah....Princessku pun kuajari bagaimana mengibarkan bendera setengah tiang. Dia sendiri yang mengikat bendera, lalu menaikkannya penuh satu tiang, baru kemudian diturunkan kembali sampai setengah tiang.

Selesai mengibarkan bendera, tentu saja dia memberikan hormatnya sebelum berangkat ke sekolah.

Mengibarkan bendera, memberi hormat, adalah salah satu caraku menanamkan nasionalismenya. Semua berlianku akan berdiri dengan khidmad, meletakkan tangan kanannya di dada kiri, jika menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Nasionalisme  sederhana, namun penting ditanamkan pada setiap anak bangsa sejak kecil. Karakter bangsa sangat diperlukan jika kita ingin masa depan bangsa aman. Karena Indonesia 30 tahun mendatang ditentukan oleh bagaimana kita menyiapkan anak-anak sekarang.